Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr H Abdul Mu’er ti M Ed dengan tegas memposisikan dirinya dengan ummat dalam kaitannya dengan bendera Tawhid dibakar oleh Banser di Garut, Jawa Barat (22/10/18).
Selain teguh dan membela umat, PP Muhammadiyah juga berarti mendinginkan atmosfer semakin panas.
1. Pembakaran bendera di mana syahadat ditulis tidak perlu terjadi. Aksi itu sudah terlalu jauh, terutama ketika diadakan saat peringatan hari para santri. Namun, apa dibakar adalah kalimat keyakinan sangat suci dan mulia dalam ajaran Islam.
Jika apa mereka lakukan sebagai bentuk nasionalisme, ekspresi dan aktualisasi salah. Nasionalisme harus dilakukan dengan cara sopan dan tetap dalam bingkai moral mulia. Jika mereka maksud adalah membakar bendera HTI, ekspresi dapat dilakukan dengan cara lain, cukup dengan tindakan simbolis dan tidak ada kebutuhan verbal. Dengan menolak HTI, sebenarnya cukup untuk membakar bendera memiliki kalimat syahadat atau tauhid
Jika niatnya baik maka melakukan sesuatu baik juga harus menjadi cara baik.
2. Garut Banser harus meminta maaf kepada umat Islam atas tindakan mereka tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini pemimpin Banser lokal atau di atas harus melakukan pembinaan sehingga masalah serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
3. Bagi orang keberatan dan melihat masalah pembakaran sebagai tindakan kriminal menghina simbol agama, lebih baik untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dan menghindari penggunaan kekuatan massa dan kekerasan.
4. Aparat keamanan dan petugas penegak hukum harus menindaklanjuti dan melaksanakan hukum sesuai dengan itu. Jangan lakukan pembiaran hanya karena alasan membela nasionalisme. Setiap kekerasan atau tindakan mengganggu publik harus mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum berlaku tanpa pandang bulu.
5. Itu wajar bahwa beberapa Muslim marah pada tindakan itu
membakar kalimat Tauhid. Meski begitu, masyarakat, terutama masyarakat
Islam, tidak perlu menanggapi masalah pembakaran bendera
berlebihan. Aksi kontra-massa dan kemarahan berlebihan
memiliki potensi untuk menciptakan perpecahan dan kekacauan berdampak pada
kerusakan pada kesatuan rakyat dan bangsa. Tetapi kejadian itu harus menjadi bahan muhasabah sehingga tidak terjadi lagi karena alasan apa pun. []
